AFBTVNews, Kota Kupang – Tepat dihari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih Emanuel Melkiades Laka Lena dan Jhoni Asadoma resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto, WALHI NTT, Yayasan PIKUL, Aliansi Penyandang Disabilitas menyampaikan selamat sekaligus menaruh harapan besar kepada gubernur baru. .
Mereka menilai moment pelantikan menjadi momentum penting untuk merefleksikan tantangan pembangunan daerah dan mendesak komitmen pada keadilan inklusif dan pembangunan berkelanjutan.
Sebagai pemimpin yang baru, penting bagi pasangan Melki – Johni untuk menaruh konteks NTT sebagai provinsi yang mengedepankan isu keberlanjutan terutama pada konteks pangan, wilayah kepulauan, inklusi dan keadilan ekologis.
Berikut isu-isu mendesak untuk Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT, Jhoni Asadomadan:
- Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Gerakan penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah berlangsung lebih dari 15 tahun, namun akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan ekonomi masih terbatas. Aliansi penyandang disabilitas mendesak pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas infrastruktur, informasi, dan layanan publik bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, serta lansia. Selain itu, pemerintah perlu melakukan audit pendidikan inklusif, memastikan ketersediaan guru berkualifikasi, serta menyediakan beasiswa bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam sektor ekonomi, program pemberdayaan harus berbasis kesetaraan, bukan belas kasih, dengan memastikan akses bagi penyandang disabilitas ke pelatihan vokasional dan UMKM tanpa diskriminasi.
Pemerintah juga perlu melibatkan organisasi disabilitas dalam perancangan komunikasi publik yang lebih inklusif serta memperkuat Unit Layanan Disabilitas sebagai pusat konsultasi kebijakan. Regulasi kuota 2% tenaga kerja disabilitas perlu diterapkan, dan penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Optimalisasi dana non-pemerintah melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan disabilitas. Terakhir, pemerintah harus memastikan adanya jalur pengaduan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam layanan publik.
“Kami mendesak pemerintah segera bertindak demi mewujudkan NTT yang lebih inklusif dan adil bagi semua.,” – Desderdea Kanni, Koordinator Aliansi Penyandang Disabilitas.
- Wujudkan Keadilan Ekologis dan Perlindungan Masyarakat NTT
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT menyoroti krisis ekologis di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang semakin parah akibat pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan keselamatan rakyat. Berbagai proyek, seperti perkebunan monokultur, food estate, energi geothermal, serta infrastruktur skala besar, telah memperburuk kerusakan lingkungan dan meningkatkan kerentanan sosial.
Kebijakan pembangunan yang bersifat top-down cenderung menggusur masyarakat lokal, termasuk petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok disabilitas. WALHI NTT menekankan bahwa pendekatan pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hanya akan memperparah krisis yang ada.
“NTT menghadapi ancaman ekologi yang serius akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Dari proyek geothermal yang mengancam sumber air masyarakat adat di Flores hingga food estate yang mengabaikan petani kecil, kebijakan ini justru memperburuk krisis lingkungan.” – Yuvensius Stefanus Nonga, perwakilan WALHI NTT.
Dalam sektor energi, ketergantungan pada batubara terus merugikan nelayan dan petani rumput laut di sekitar PLTU. Proyek infrastruktur, seperti Bendungan Lambo di Nagekeo, dipaksakan meskipun mendapatkan penolakan dari masyarakat adat yang terdampak. Selain itu, kebijakan pengelolaan Taman Nasional Komodo yang menyerahkan pengelolaan kepada korporasi semakin menjauhkan masyarakat lokal dari hak-haknya atas sumber daya alam.
WALHI NTT mendesak pemerintah daerah yang baru dilantik untuk mengubah arah kebijakan menuju pembangunan yang berbasis keberlanjutan dan perlindungan rakyat. Kebijakan pemulihan lingkungan harus menjadi prioritas utama guna memastikan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat NTT.
- Wujudkan Kemandirian Pangan NTT serta Perlindungan Petani dan Nelayan
Yayasan PIKUL menyoroti kondisi kedaulatan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan menegaskan pentingnya komitmen pemerintah dalam memperkuat pangan lokal berbasis kearifan masyarakat. Hasil kajian terbaru PIKUL menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada pangan lokal memperdalam krisis ketahanan pangan POLICY MEMO PIKUL. NTT menghadapi dampak serius perubahan iklim berupa kekeringan, gagal panen, dan menurunnya hasil tangkapan laut. Petani tadah hujan dan nelayan tradisional menjadi kelompok paling terdampak. Laporan IPCC 2022 menekankan pentingnya adaptasi yang inklusif untuk melindungi kelompok rentan.
“NTT menghadapi dampak perubahan iklim berupa kekeringan, gagal panen, dan menurunnya hasil tangkapan laut. Petani tadah hujan dan nelayan tradisional, yang memiliki pengetahuan ekologi turun-temurun, kini semakin terpinggirkan. Lahan di NTT dapat mencukupi kebutuhan pangannya sendiri jika tidak dipaksakan menanam padi.” tegas Dina Soro, Manajer Advokasi dan Kampanye PIKUL.
Strategi kemandirian pangan perlu melihat kembali keanekaragaman ekologi dan lingkungan di berbagai wilayah di NTT, serta perbedaan sikap/praktek/tradisi dalam proses produksi pangan. Kebijakan pada level provinsi oleh berbagai stakeholder sangat penting dalam merumuskan dan mendorong penganekaragaman pangan berbasis kearifan lokal.
Kebijakan dan program pangan di Indonesia menunjukkan adanya beberapa paradoks dalam implementasi kedaulatan pangan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang menjadi momentum penting dalam penguatan kedaulatan pangan semua wilayah termasuk di NTT. Perpres ini mengatur percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal melalui delapan strategi nasional: penguatan kebijakan, pengarusutamaan produksi-konsumsi, optimalisasi lahan, pengembangan industri UMKM, perluasan distribusi, edukasi masyarakat tentang B2SA (Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), pengembangan teknologi dan insentif, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani dan nelayan.
Melalui program utama gubernur baru “Dari Ladang dan Lautan: Efisien, Modern, dan Aman”, PIKUL menegaskan bahwa hilirisasi pangan harus menjaga keragaman, bukan memonokulturkan produksi. NTT kaya dengan pangan lokal yang adaptif terhadap iklim. Pemerintah baru harus memanfaatkannya.
*) Yayasan PIKUL memetakan Pangan Lokal yang masih dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur PETA PANGAN LOKAL
Gubernur dan wakil gubernur baru NTT harus mampu memastikan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Tantangan besar yang dihadapi, mulai dari krisis ekologi, ketimpangan akses bagi penyandang disabilitas, hingga ancaman terhadap kedaulatan pangan, membutuhkan komitmen nyata dari pemerintah. Masyarakat sipil menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus berpihak pada rakyat, lingkungan, dan bukan kepentingan industri yang merusak. Pemerintah NTT harus berani mengatakan tidak pada kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat dan mengambil langkah konkret untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
“Pemerintah Nusa Tenggara Timur Harus berani mengatakan tidak pada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat Nusa Tenggara Timur.” – Yuvensius Stefanus Nonga, WALHI NTT. (*)
Editor Gerry Rudolf Liu
