AFBTVNews, Ende- Majelis Daerah Korps Alumni HMI (MD KAHMI) Kabupaten Ende menaruh ekspektasi yang tinggi pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Yoseph Badeoda dan Dominukus Mere dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pasca di lantik oleh Presiden Prabowo pada tanggal 20 Februari di Istana Negara Jakarta, tentu menjadi focus bagi Pemerintah Ende baru yakni mewujudkan pelayanan publik yang prima. Harapan ini disampaikam oleh Koordinatoor Presidium MD KAHMI Bambang Juwamang.S.Pd, Sabtu 22 Februari 2025.
Menurut Bambang, pelayanan publik menjadi skala prioritas karena pelayanan publik adalah ruang interaksi pemerintah dengan masyarakat, dimana buruknya praktik governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat di rasakan oleh warga masyarakat dalam rezim pemerintahan sebelumnya perlu diperbaiki oleh pemimpin baru.
Bambang menmbahkan, keberhasilan dalam mewujudkan praktik good governance dalam ranah pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas bahwa membangun good governance bukan sekedar jargon atau slogan yang di tawarkan saat momentum politik.
“Idealnya bahwa buruknya pelayanan public dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan, sebab buruknya pelayanan public berarti buruknya tata kelola pemerintahan,” jelas Bambang.
Lanjutnya, sebaliknya pelayanan publik yang baik merupakan pertanda hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu mendapat perhatian serius adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, Dukcapil, Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah.
Bambang juga berharap bahwa Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang di lakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Inpres No 1 Tahun 2025 tentu memberi dampak pada segala kebijakan politik dan berkonsekuensi pada pemenuhan realisasi janji kampanye.
Namun, Hal ini perlu dilakukan kajian secara komprehensif sehingga anggaran yang di alokasikan berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan strategis menyangkut kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya efiseiensi anggaran menuntun perlu adanya perubahan budaya birokrasi agar lebih bertanggung jawab.
Tantangan pemerintahan ke depan sungguh berat sehingga di butuhkan jiwa kepemimpinan yang kuat dalam menahkodai daerah ini guna mewujudkan segala harapan dan mendorong proses akselerasi pembangunan di Kabupaten Ende. (*)
Editor Gerry Rudolf Liu
Reporter Adam Bethan
